Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membeberkan jumlah besaran biaya yang dihabiskan dalam rangka pengamanan aksi 4 November dan 2 Desember 2016 lalu.
Tito mengungkapkannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (5/12/2016) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Total biaya yang dikeluarkan untuk kedua aksi tersebut mencapai sekitar Rp 76 miliar.
Dana sebesar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Polri 2016.
"Biaya 411 (4 November) hampir Rp 33 miliar, untuk 212 itu Rp 43 miliar. Karena melibatkan jumlah personel yang cukup besar," kata Tito, Senin.
Personel dikerahkan bukan hanya untuk pengamanan pada hari H melainkan untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan sebelum dan sesudah aksi.
"Kalau enggak salah hampir dua minggu untuk satu kegiatan. Seminggu sebelum dan seminggu setelah hari H kami waspadai," ujarnya.
Tito tak menjamin aksi kemarin adalah yang terakhir.
Sebab, tuntutan para peserta aksi adalah agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pelaku kasus dugaan penistaan agama dipenjara.
Sehingga, Polri tak dapat menjamin apakah akan ada aksi serupa lainnya atau tidak.
Namun, Tito menambahkan pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran Rp 95 miliar kepada Menteri Keuangan dan sudah disetujui.
"Sehingga untuk kontingensi demo, dan lain-lain sampai akhir tahun kami masih punya anggaran," ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Aksi 4 November dan 2 Desember diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang bertujuan menuntut proses hukum terhadap Ahok.
Pada 4 November, aksi berujung ricuh meskipun pada siang harinya berlangsung damai.
Sementara aksi 2 Desember yang dinamakan doa bersama, berlangsung tertib dan damai. (Tribunnews)
Loading...
